DPRD Kota Bandung Tetapkan Perda Bank Perekonomian Rakyat

REDAKSI BANDUNG

- Redaksi

Rabu, 14 Oktober 2026 - 10:43 WIB

5034 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KOTA BANDUNG, baranewsjabar online –  DPRD Kota Bandung Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Bandung menjadi Peraturan Daerah (Perda). Hal itu ditetapkan pada Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung Rabu (14/10/2026).

Pada kesempatan itu, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Bandung, khususnya Panitia Khusus (Pansus) 18, yang telah menyelesaikan pembahasan Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Bandung.

“Terima kasih dan penghargaan kepada DPRD Kota Bandung atas dedikasi, komitmen dan segala ikhtiar melalui Pansus yang telah menyelesaikan pembahasan satu buah Raperda Kota Bandung tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Bandung yang pada hari ini telah disepakati dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ujar Farhan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Farhan menjelaskan, penetapan Perda tersebut berkaitan dengan adanya perubahan regulasi nasional, khususnya setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Perubahan regulasi tersebut berdampak terhadap nomenklatur dan pengembangan Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung yang kini disesuaikan menjadi Bank Perekonomian Rakyat.

Menurut Farhan, penyesuaian tersebut tidak hanya berkaitan dengan perubahan nomenklatur, tetapi juga membawa implikasi terhadap peran dan fungsi bank.
Salah satunya berkaitan dengan pengembangan kegiatan usaha serta kewenangan dalam melakukan sejumlah layanan perbankan.

“Penyesuaian ini diharapkan dapat meningkatkan peran dan fungsi Bank Perekonomian Rakyat Kota Bandung dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat serta menjadi bentuk antisipasi terhadap perkembangan perekonomian nasional,” katanya.
Farhan menyampaikan sejumlah langkah yang telah dilakukan dalam upaya meningkatkan efisiensi dan memperkuat kondisi Bank Perekonomian Rakyat Kota Bandung.

Di antaranya melakukan penataan manajemen, penanganan kredit macet, serta meluncurkan produk simpanan baru.
Ia menyebutkan, upaya penanganan kredit macet telah berhasil menghimpun sekitar 30 persen dari total kredit macet.
Sementara produk simpanan baru yang diluncurkan berhasil menarik sekitar Rp 6,7 miliar dana pihak ketiga.

Pemerintah Kota Bandung juga telah melakukan pembicaraan dengan Bank BJB terkait kemungkinan pengembangan kerja sama dalam pemasaran produk perbankan melalui skema white labeling serta pembinaan sumber daya manusia.

“Untuk itu dukungan, konsultasi serta komunikasi yang erat antara dewan dengan kami sebagai Pemerintah Kota Bandung kami harapkan selalu terjalin dalam bentuk dukungan yang konstruktif,” ujar Farhan.
Selain penetapan Perda Bank Perekonomian Rakyat, dalam rapat paripurna tersebut Farhan menyampaikan penjelasan terhadap empat Raperda yang masuk dalam
Propemperda Tahun 2026 Tahap II.

Keempat Raperda tersebut yakni Raperda tentang Pengarusutamaan Gender, Raperda tentang Rumah Susun, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Bandung kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Wening Kota Bandung.

Dalam rapat tersebut, DPRD juga menerima penjelasan Wali Kota mengenai empat Raperda dari Propemperda Tahun 2026 Tahap II.
Selain itu, Komisi I DPRD Kota Bandung menyampaikan laporan dan penjelasan mengenai usul perubahan Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi menjelaskan, terdapat empat materi pokok yang diusulkan dalam perubahan tata tertib tersebut, yakni pengaturan mengenai dengar pendapat publik, kunjungan kerja gabungan, pelaksanaan rapat paripurna secara luring maupun daring, serta pengaturan ketentuan konsultasi.

“Komisi I memohon persetujuan anggota Dewan atas usul perubahan Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib untuk dibahas lebih lanjut oleh panitia khusus,” katanya.
Selanjutnya, empat Raperda yang telah disampaikan Wali Kota ditetapkan sebagai agenda pembahasan DPRD Kota Bandung.
Pembahasan akan dilanjutkan melalui mekanisme panitia khusus dengan memperhatikan ketentuan mengenai jumlah pansus.*( Red )

Berita Terkait

“Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu.”
Satpol PP Kota Bandung Bongkar 48 Bangunan Liar di Kawasan Bundaran Cibiru
Sinergi Pengusaha Muslim KAHMI: HIPKA Jabar Gelar Muswil ke-III dan Pelantikan BPD Kabupaten/Kota Se – Jawa Barat
Bupati Indramayu Minta Maaf ke Publik Usai Wakil Bupati Syaefudin Ditahan Terkait Dugaan Korupsi Tunjangan DPRD
AKBP Endy Destianto Resmi Pimpin Polres Cimahi, Siap Hadir di Tengah Warga
Prof Dr Sutan Nasomal Harapkan Presiden RI Supaya Perintahkan APH Sidik Kasus Keracunan MBG Yang Bermain Kotor Tangkap Adili Agar Ada Keadilan Itu Nyata Di SMPN 2 Cisarua Bogor!!!
Satpas Polres Cimahi Pangkas Waktu Tunggu SIM hingga 35 Persen, Layanan Digital Diperkuat
KKP SESPIMMA ANGKATAN 76 POKJAR IV BAHAS SINERGI POLRI DAN DISPERINDAG JAGA STABILITAS HARGA BAPOK DI KABUPATEN BANDUNG

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 16:26 WIB

POLRES CIMAHI GELAR SERTIJAB KASATLANTAS: KOMANDAN BARU SIAP LANJUTKAN PROGRAM KESELAMATAN BERLALU LINTAS

Rabu, 11 November 2026 - 10:37 WIB

“Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu.”

Senin, 9 November 2026 - 10:16 WIB

Polresta Bandung Bongkar Sindikat TPPO Modus Iming-Iming Gaji Rp30 Juta di Malaysia

Kamis, 5 November 2026 - 22:51 WIB

Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polresta Bandung: Dari Tren Barang Haram hingga Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum

Selasa, 3 November 2026 - 16:11 WIB

Satpol PP Kota Bandung Bongkar 48 Bangunan Liar di Kawasan Bundaran Cibiru

Minggu, 25 Oktober 2026 - 03:47 WIB

Bupati Indramayu Minta Maaf ke Publik Usai Wakil Bupati Syaefudin Ditahan Terkait Dugaan Korupsi Tunjangan DPRD

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 17:32 WIB

AKBP Endy Destianto Resmi Pimpin Polres Cimahi, Siap Hadir di Tengah Warga

Kamis, 22 Oktober 2026 - 00:59 WIB

Kapolres Toraja Utara Melaksanakan Kegiatan Kumpul Bersama Masyarakat di 2 Lokasi

Berita Terbaru

Bandung

“Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu.”

Rabu, 11 Nov 2026 - 10:37 WIB