Hari ini Senin 16 Desember 2024 para buruh bogor bergerombol dalam aksi unjuk rasa di Pemerintahan Kabupaten Bogor melanjutkan perjuangan sebelumnya yang belum selesai karena belum adanya kesepakatan dama perundingan kenaikan upah minimum sektoral kabupaten Bogor. Para buruh dibawah gerimis hujan terus konsisten dalam aksi unjuk rasa nya menuntut kenaikan upah minimum Kabupaten Bogor baik itu UMK dan juga UMSK / Upah Minimum Sektoral Kabupaten.
Dengan penuh semangat perjuangan nya, siang hari ini para buruh pun masuk ke dalam untuk menduduki kantor Pemerintah Kabupaten Bogor. Aksi tersebut untuk memberikan pressure terhadap Dewan Pengupahan dan Pemerintah Kabupaten Bogor agar segera menghasilkan angka, karena hari ini adalah hari terakhir perundingan yang besok harus dikirim ke tingkat Provinsi di Bandung.
Sidang Depekab Bogor Demi Kesejahteraan Buruh Bogor FSPMI Bogor Instruksikan Aksi Kawal Pembahasan UMK dan UMSK 2025FSPMI Bogor Desak JNT Bayar Upah Tertunggak dan Penuhi Hak Pekerja
Ratusan buruh yang ikut dalam aksi unjuk rasa tersebut pun masuk secara bersama-sama ke dalam area kantor dan berharap kepada Depekab dan Pemerintah Kabupaten Bogor segera menghasilkan keputusan terkait kenaikan upah tahun 2025. Aksi para buruh masuk ke dalam area kantor Pemerintahan Kabupaten Bogor sebagai tanda ke Pemerintah Kabupaten Bogor bahwa upah adalah urat nadi nya buruh, dimana dari upah lah para buruh bisa menghidupi keluarganya.
Ketua Aksi Komar mengatakan ” Kita masuk ke dalam, Kantor Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai bentuk pressure, tekanan ke Pemerintah agar segera memutuskan soal kenaikan upah buruh bogor sesuai dengan harapan kita (buruh bogor), dan jangan main-main soal upah karena upah adalah urat nadinya kita sebagai buruh” Ucapnya
Hari ini adalah hari terakhir Depekab dan Pemerintah membuat keputusan rekomendasi kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten, dan besok rekomendasi kenaikan upah tersebut harus dikirim ke tingkat Provinsi untuk selanjutnya dibahas oleh Depekab Provinsi dan di sah kan oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat
Reporter: Ariyadi
