*Tonny S Hidayat: Kades Korupsi Potensi Besar Dilaporkan Kejaksaan Imbas Mendes PDT*
BARA NEWS Banjarnegara,Minggu 02/02/2025
Ketua DPC Bogor Raya Wahyu dan Jajaran Pengurus DPC Bogor Raya beserta Ketua LSM Harimau Tonny Sarifudin Hidayat SH menanggapi dengan keras atas ucapan Menteri Desa PDT Yandri Susanto yang Viral di media sosial karena akan berdampak besar bagi Kepala Desa yang menjalankan Dana Desa dengan baik. Minggu 02/02/2025
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Tonny, ucapan Yandri Susanto selaku Menteri yang mengatakan Wartawan bodrex dan LSM sering mengganggu kinerja Kepala Desa dan memerintahkan untuk ditangkap sangat tidak terhormat karena mencederai profesi Wartawan dan LSM di seluruh Indonesia.
“Kami ingatkan kepada Wartawan di seluruh Indonesia jangan menerima uang receh dari Kepala Desa yang terindikasi korupsi Dana Desa, beritakan seluas-luasnya biarkan masyarakat menilai, Wartawan di lindungi undang-undang Pers no. 40 Tahun 1999,” Ujar Tonny
Begitu pun Kami selaku LSM lanjut Tonny, Kami punya hak monitoring terhadap kegiatan Instansi atau Lembaga Pemerintah yang telah diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, kami berhak meminta data laporan pertanggungjawaban pekerjaan untuk menjalankan fungsi kontrol sosial.
“Apabila ada temuan Kami dilapangan, maka kami pastikan kami lanjutkan laporan ke Kejaksaan Negeri setempat biar berakhir dipenjara, karena hampir di setiap Desa dalam melakukan pembangunan infrastruktur tidak sesuai dengan RAB yang sudah ditentukan, baik sumber anggaran Dana Desa maupun Bantuan Keuangan Daerah yang uangnya buat bancakan para oknum. Dan Aparat Penegak Hukum menutup mata,” Ujar Tonny
Tonny juga mengingatkan kepada oknum Kepala Desa jangan risih dan jangan pergi ketika wartawan atau anggota LSM menanyakan pengelolaan Dana Desa yang digunakan untuk kemasalahatan masyarakat setempat baik melalui pemberdayaan maupun pembangunan.
“Banyak modus yang dilakukan oleh Kepala Desa, diantaranya perawatan aspal jalan desa yang mana hanya dilaksanakan senilai 50 hingga 70% saja yang terpasang materialnya, dan regulasi yang tidak dijalankan mereka bekerja dengan mitra tanpa memperhatikan potensi warganya dalam bentuk swakelola karena ada berbagi proyek dengan mitra Kades atau Sekdes,” Tutup Tonny
Reporter: Ariyadi ( Ucok )
