FPII Ultimatum Menteri Desa, Lilik Adi Gunawan : Jika Tidak Minta Maaf, Kami LP-kan

BARA NEWS JABAR

- Redaksi

Jumat, 7 Februari 2025 - 01:42 WIB

50277 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA | Menegakkan Kehormatan Insan Pers Indonesia menjadi komitmen Forum Pers Independent Indonesia (FPII)

Terbukti ! pada rabu, 5 februari 2025 FPII telah menggelar aksi damai didepan kantor Kementerian Desa & Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dikawasan Salemba J̌àkaŕta, tidak tanggung-tanggung tuntutannya meminta Presiden Prabowo untuk mencopot Yandri Susanto dari jabatannya selaku Menteri Desa & Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT).

Apa pasal ? Ini.menyusul pernyataan nyeleneh Menteri4 Desa & PDT Yandri Susanto yang telah viral dimedia sosial, yang menyatakan Wartawan Bodreks dan LSM yang sering mengganggu kerja Kepala Desa.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami ultimatum Menteri Desa dan PDT untuk segera meminta maaf kepada seluruh Insan Pers Indonesia, jika tidak minta maaf, kami akan LP-kan,” tegas Dewan Pakar FPII Lilik Adi Gunawan saat menyampaikan orasinya.

Sementara itu, Ketua Presidium FPII Dra.Kasihhati menyoroti soal pernyataan Menteri Desa yang menyebut istilah Wartawan Bodrex yang dinilai telah melecehkan profesi wartawan.

“Wartawan Bodrex itu tidak ada dalam UU Pers nomor 40 Tahun 1999, istilah itu melecehkan profesi wartawan, Jangan Coba-Coba Melecehkan Profesi Wartawan, dengan menyebut istilah wartawan bodrex, atau lainnya” tukas Kasihhati mengingatkan.

Kasihhati juga mengungķàpkan, Menter Desa & PDT Yandri Susanto penuh dengan kontroversi yang menyita perhatian publik.”Dia itu penuh kontroversi saat menjabat sebagai Menteri, diawal menjabat terjadi kontroversi soal kop kementerian Desa yang dipakai untuk urusan pribadinya.

“Nah sekarang kembali bikin kontroversi dengan menyebut istilah wartawan bodrex, dan itu jelas-jelas telah melecehkan profesi wartawan,” ujar Kasihhati.

Dikesempatan yang sama, Sekretaris Nasional FPII Irfan Denny Pontoh, S.Sos dengan tegas menyatakan Menteri Desa & PDT Yandri Susanto tidak paham hakikat pers.”Menteri Desa tak paham hakilat pers, sini kami ajarin,” ucap Seknas FPII sambil tersenyum.

Setelah puas menyampaikan aspirasinya, massa FPII kemudian membubarkan diri dan secara tertib meninggalkan lokasi kantor Kemendes & PDT.

(RedaksiTim)

Berita Terkait

DKPP Kota Bandung Periksa Kesehatan Satwa Prioritas di Bandung Zoo
71 Tahun KAA: Bandung Teguhkan Diplomasi Budaya dan Status Warisan Dunia
*Chandra Gautama Jembatani Tradisi lewat Aing Kabayan*
PENANGANAN KASUS KERACUNAN MBG
Mantan Karyawan PT RPG,TBK minta Hak Gaji di bayar perusahaan.
Bandung Jadi Pusat Inovasi dan Kolaborasi di IFBEX 2026
Menteri PU Tegaskan Penanganan Bencana Sumatera Fokus pada Infrastruktur dan Sanitasi
KAI – Kejari Purwokerto Teken Kerja Sama Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

Berita Terkait

Jumat, 24 April 2026 - 19:02 WIB

DKPP Kota Bandung Periksa Kesehatan Satwa Prioritas di Bandung Zoo

Senin, 20 April 2026 - 14:10 WIB

71 Tahun KAA: Bandung Teguhkan Diplomasi Budaya dan Status Warisan Dunia

Senin, 6 April 2026 - 02:55 WIB

Lebih Mudah, Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Cukup STNK Tanpa KTP Pemilik Pertama*

Sabtu, 4 April 2026 - 19:29 WIB

*Chandra Gautama Jembatani Tradisi lewat Aing Kabayan*

Senin, 30 Maret 2026 - 23:39 WIB

Asep Robin: Legalitas Cagar Budaya Cikadut Harus Kuat  

Minggu, 8 Maret 2026 - 17:09 WIB

Berburu Lailatul Qadar, Ini Rekomendasi Masjid untuk Iktikaf di Kota Bandung

Jumat, 27 Februari 2026 - 17:14 WIB

PENANGANAN KASUS KERACUNAN MBG

Selasa, 17 Februari 2026 - 17:35 WIB

Mantan Karyawan PT RPG,TBK minta Hak Gaji di bayar perusahaan.

Berita Terbaru

Daerah

Budaya Bukan Cuma Seremoni: Pesan KAA dari Savoy Homan

Minggu, 19 Apr 2026 - 16:10 WIB

Bandung

*Chandra Gautama Jembatani Tradisi lewat Aing Kabayan*

Sabtu, 4 Apr 2026 - 19:29 WIB