Badan Anggaran DPRD Kota Bandung menggelar rapat finalisasi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PJP APBD) Tahun Anggaran 2024, Kamis, 24 Juli 2025. Dani/Humpro DPRD Kota Bandung.
BANDUNG, baranewsjabar.com- DPRD Kota Bandung melalui Badan Anggaran (Banggar) menggelar rapat finalisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PJP APBD) Tahun Anggaran 2024, Kamis, 24 Juli 2025. Rapat ini digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Inspektorat sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penguatan tata kelola keuangan daerah.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bandung, H. Asep Mulyadi, S.H., ini berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Bandung dan dihadiri oleh jajaran anggota Banggar, yakni Eko Kurnianto W., S.T., M.PMat., Dr. Ir. H. Juniarso Ridwan, S.H., M.H., M.Si., H. Iman Lestariyono, S.Si., S.H., H. Andri Rusmana, S.Pd.I., M.A.P., Ir. H. Kurnia Solihat, serta Assoc. Prof. Dr. H. Radea Respati P., S.H., M.H.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam rapat ini, Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi menegaskan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus menjadi cerminan dari transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam setiap lini pemerintahan. Salah satu catatan penting yang disoroti adalah penguatan komunikasi antara OPD dan pemeriksa, baik internal maupun eksternal, guna mencegah miskomunikasi yang berdampak pada penilaian kinerja.
Kehadiran konsultan pengawas yang lebih profesional dan andal juga menjadi perhatian, agar pelaksanaan proyek dan pengadaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan teknis serta tepat waktu. Selain itu, pendataan aset daerah secara akurat dan konsisten menjadi syarat mutlak dalam menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tidak hanya secara administratif, tetapi juga hingga aspek keuangan dan operasional.
Lebih jauh, DPRD Kota Bandung berharap bahwa seluruh program dan belanja daerah yang telah dilaksanakan dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat, khususnya dalam peningkatan pelayanan publik. Evaluasi bukan hanya pada sisi kepatuhan regulasi, tetapi juga pada dampak riil terhadap kualitas hidup warga Kota Bandung.
Di akhir rapat, pimpinan dan anggota Banggar memberikan apresiasi kepada TAPD dan seluruh OPD yang telah bekerja keras menyusun dan merealisasikan APBD 2024. Sinergi yang kuat antar elemen pemerintah menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. *
