Kasus Pengeroyokan Anggota DPRD Bekasi, JPDN dan GBR Kawal Proses Hukum ‎

REDAKSI JABAR

- Redaksi

Senin, 22 Desember 2025 - 15:19 WIB

50136 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kasus Pengeroyokan Anggota DPRD Bekasi, JPDN dan GBR Kawal Proses Hukum

BEKASI || – Pasca terjadinya mutasi kepemimpinan di tubuh Kepolisian Resor Metro (Polres Metro) Bekasi, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Pemuda Desa Nusantara (JPDN) dan Garda Bangsa Reformasi (GBR) menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kasus dugaan pengeroyokan yang melibatkan oknum Anggota DPRD Kabupaten Bekasi.

‎Kedua organisasi tersebut berencana segera melayangkan surat resmi kepada Kapolres Metro Bekasi yang baru guna memastikan proses hukum tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku meskipun terjadi rotasi jabatan di internal kepolisian.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

‎Ketua Umum JPDN, Yusuf, menegaskan bahwa pergantian pucuk pimpinan tidak seharusnya menghentikan atau memperlambat penanganan kasus yang sedang berjalan.

‎”Terjadinya rotasi bukan berarti menghilangkan kasus yang telah terjadi. Kasus ini sedang ditangani oleh Polres Metro Bekasi, dan kami sebagai masyarakat berkewajiban mengingatkan serta bersurat kembali. Kami sangat menghargai dan menjunjung tinggi supremasi hukum di wilayah kerja Polres Metro Bekasi. Kami percayakan sepenuhnya proses ini kepada pihak kepolisian,” ujar Yusuf, Senin (22/12/2025)

‎Di tempat yang sama, Ketua GBR, Idhay Sumirat, menyoroti durasi penanganan kasus yang dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan dalam penetapan tersangka.

‎”Kasus ini sudah berjalan hampir satu bulan, namun hingga detik ini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Kami dari elemen masyarakat akan mengawal mekanisme proses hukum ini sampai tuntas agar keadilan benar-benar ditegakkan,” tegas Idhay.

‎Publik kini menanti langkah tegas dari pimpinan baru Polres Metro Bekasi dalam menangani perkara yang menyita perhatian masyarakat tersebut.

‎Penegakan hukum yang transparan dan akuntabel menjadi harapan besar bagi JPDN dan GBR demi menjaga marwah institusi kepolisian dan kepercayaan masyarakat di Kabupaten Bekasi.

‎(Red) **

Berita Terkait

Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPERWI) Gelar Table Top 2026, Dorong Sinergi dan Bangkitkan Industri Pariwisata Nasional
Nakhoda Baru di Jalur Krusial: Rekam Jejak AKP Sudirianto Mengawal Lalu Lintas Karawang
Rizky Mediantoro Resmi Jabat Dirut Perumda Tirtawening Bandung, Fokus Integrasi Keuangan
Wali Kota Instruksikan Manajemen Baru PDAM Tirtawening Konsolidasi Keuangan
DPRD Dukung Penuh Upaya Pemkot Bandung Untuk Mempercepat Penanganan Sampah
Walikota Bandung Muhammad Farhan Gaet Investor Menuju Target Investasi Rp.12 Triliun
Kemeriahan HUT RI ke-81 di DKPP Kota Bandung: Eratkan Silaturahmi dan Semangat Gotong Royong
Warga RW 04 kelurahan Babakan Tarogong Kompak merayakan HUT RI ke 81
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 17 September 2026 - 11:00 WIB

Nakhoda Baru di Jalur Krusial: Rekam Jejak AKP Sudirianto Mengawal Lalu Lintas Karawang

Minggu, 6 September 2026 - 22:16 WIB

Menyeberang ke Pulau Mercusuar Santolo: Dari Deru Perahu Hingga Gurihnya Ikan Bakar Lesehan

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 16:54 WIB

Merawat Akar Perjuangan: Mengobor Semangat SOKSI Jabar lewat Pancasila dan Kolaborasi Purnawirawan TNI

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 15:43 WIB

Musda XII Depidar SOKSI Jawa Barat Digelar di Bandung, Hadirkan Tokoh Nasional dan Peluncuran Buku Rekor MURI

Jumat, 21 Agustus 2026 - 17:01 WIB

Polres Cimahi Gelar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Hadirkan Tausiyah Al Ustadz Abdurrahman Al Banjari

Sabtu, 25 Juli 2026 - 17:54 WIB

PROGRAM BEDAH RUMAH CILAMPENI KEMENTERIAN PKP SENTUH RUMAH DINAS DAN HUNIAN WARGA DI KATAPANG

Jumat, 17 Juli 2026 - 22:04 WIB

Komisi III Akan Bentuk Tim Perumus yang Mengawal Pemulihan Anggaran

Jumat, 17 Juli 2026 - 21:47 WIB

DPRD Kota Bandung menggelar rapat Paripurna terkait penyampaian pandangan umum tiga Raperda usulan Pemerintah Kota Bandung

Berita Terbaru