Kepala BNPB Meminta Pemkab Sukabumi Waspada Cuaca Ekstrem Pekan Depan

baraNews Jabar Online

- Redaksi

Minggu, 9 Maret 2025 - 05:28 WIB

50393 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem pascabencana banjir dan longsor di wilayahnya. Hal tersebut disampaikan setelah meninjau lokasi terdampak bencana di Kecamatan Simpenan dan Pelabuhan Ratu pada Sabtu (8/3).

Suharyanto mengingatkan potensi cuaca ekstrem pada 10 – 20 Maret nanti. Kepala BNPB berharap hal tersebut dapat diantisipasi dengan operasi modifikasi cuaca (OMC) sejak dini sehingga bencana banjir dan longsor (bansor) di Sukabumi tidak terulang kembali. Saat ini disiagakan 4 pesawat untuk melakukan OMC di wilayah Jabodetabek.

“Karena Sukabumi sangat khusus, kalau nanti akan dilakukan OMC dan Bupati berkeinginan. Saya akan meminta BMKG untuk menganalisis khusus Sukabumi, wilayah mana yang bahaya,” ujar Suharyanto kepada Bupati Sukabumi Asep Japar.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Apabila memang ada permintaan dari pemerintah setempat, OMC akan dilakukan untuk mengantisipasi potensi bahaya bansor merujuk prakiraan cuaca pada periode waktu 10 – 20 Maret nanti.

Selain pembahasan potensi cuaca ekstrem, Kepala BNPB juga menyampaikan beberapa poin masukan kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam penanganan bansor.

Arahan Kepala BNPB

Pemerintah pusat berkomitmen membantu pemerintah daerah (pemda) pascabencana bansor Sukabumi. Kepala BNPB mengutarakan operasi pencarian dan pertolongan terus dilakukan oleh tim gabungan yang dipimpin Basarnas. Suharyanto mengatakan operasi pencarian dilakukan selama 7 hari, namun apabila ada permintaan warga, ini dapat diperpanjang dalam beberapa hari.

Suharyanto meminta pihak Kodim untuk berkomunikasi dengan warga yang anggota keluarganya masih hilang.

“Apabila warga sudah mengikhlaskan, operasi pencarian dapat dihentikan,” ujar Suharyanto.

Kepala BNPB juga meminta Kodim untuk mengerahkan personel di lapangan. Ini bertujuan untuk membantu BPBD dan unsur terkait dalam pembersihan sampah banjir. Apabila masih terjadi genangan, Suharyanto meminta petugas untuk memompa air agar cepat surut.

Terkait dengan bantuan makanan, Kepala BNPB memberikan masukan kepada pemerintah setempat untuk mengkaji teknis operasional antara dapur umum atau distribusi paket sembako kepada warga terdampak. Hal tersebut menggarisbawahi arahan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah meninjau lokasi bencana di Kampung Gumelar dan Desa Loji.

Pada tahap pemulihan, Kepala BNPB menyampaikan kepada pemda untuk mendata jumlah keluarga yang rumahnya rusak. Apabila direlokasi, diharapkan pemda mengkomunikasikan dengan warga. Mereka yang direlokasi akan dibangunkan rumah oleh BNPB. Pada konteks ini, Suharyanto menegaskan lahan harus disiapkan oleh pemda. Sedangkan rumah warga yang rusak sedang dan ringan, dana stimulant akan diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk jembatan Cidadap yang menghubungkan Desa Cidadap dan Loji, Suharyanto mengatakan, jembatan darurat atau bailey akan dibangun terlebih dahulu. Baru setelah lebaran, Kementerian PU akan membangun jembatan permanen.

Data per 7 Maret 2025, pukul 18.00 WIB, BNPB mencatat sebanyak 155 rumah terdampak banjir, sedangkan 1 rumah rusak berat. Sedangkan tanah longsor, rumah mengalami rusak berat 6 unit, rusak sedang 8, rusak ringan 9 dan terdampak 18.

Di samping tempat tinggal, kerusakan juga terjadi pada jembatan dengan rusak berat 3 unit, rusak sedang 3. Pantauan di lapangan juga menyebutkan tumah terancam 26 unit.

Dalam penanganan darurat bansor Sukabumi, Kepala BNPB menugaskan pejabat dan personel untuk memberikan pendampingan kepada BPBD setempat.

Berita Terkait

Lebih Mudah, Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Cukup STNK Tanpa KTP Pemilik Pertama*
PENANGANAN KASUS KERACUNAN MBG
Bandung Jadi Pusat Inovasi dan Kolaborasi di IFBEX 2026
Didi Garnadi, Kepala Dinas DPUTR Purwakarta yang ‘Arogan’: Warga Kecewa dengan Sikapnya
Camat Bandung Wetan ‘Meledak’, Musrenbang di Hotel Grandia Jadi Kontroversi!
Warga Sridadi Protes Biaya Pemindahan Tiang PLN
Kasus Pengeroyokan Anggota DPRD Bekasi, JPDN dan GBR Kawal Proses Hukum ‎
Jaga Kebersihan dan Drainase, Kecamatan Lembang Lakukan Penataan PKL Secara Bertahap

Berita Terkait

Senin, 19 Oktober 2026 - 09:23 WIB

Paguyuban Sunda Galuh Perkuat pelestarian Budaya Lewat Sunda Sabuana Award 2026 dan Pengukuhan Dewan Adat Sunda

Rabu, 14 Oktober 2026 - 09:26 WIB

Warga Bandung yang Tinggal di wilayah rentan rawan pangan dan Berisiko Stunting Dapat Bantuan Pangan (Pangersa)

Minggu, 4 Oktober 2026 - 15:26 WIB

Pussenif Gelar Pameran Alutsista di Soreang: Tampilkan Ranpur Modern hingga Kuliner Gratis untuk Warga

Kamis, 1 Oktober 2026 - 23:11 WIB

BPPH Pemuda Pancasila Jawa Barat Gelar Diskusi Panel Sikapi Carut-Marut Penegakan Hukum di Indonesia

Jumat, 25 September 2026 - 17:49 WIB

WAKIL KETUA DPRD JABAR: ANGGARAN TURUN RP8,3 TRILIUN, TAPI PELAYANAN KE RAKYAT TIDAK BOLEH BERKURANG

Senin, 21 September 2026 - 15:15 WIB

HADIR DI TENGAH KRISIS AIR, PERUMDA TIRTAWENING SALURKAN BANTUAN AIR TANGKI

Senin, 21 September 2026 - 15:05 WIB

Pansus VI DPRD Kabupaten Bandung Koordinasi ke PDAM Tirtawening Kota Bandung Bahas Raperda Penyertaan Modal

Kamis, 17 September 2026 - 16:08 WIB

Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPERWI) Gelar Table Top 2026, Dorong Sinergi dan Bangkitkan Industri Pariwisata Nasional

Berita Terbaru