BANDUNG | Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung terus berupaya untuk memperkuat peran strategis kehumasan pemerintah, terutama dalam menyampaikan informasi publik yang akurat, membangun kepercayaan masyarakat, dan merespons isu-isu krisis secara cepat.
Kepala Diskominfo Kota Bandung, Yayan A. Brillyana menyatakan, humas pemerintah menjadi ujung tombak komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Tugas utama humas pemerintah adalah menjadi penyebar informasi yang akurat, mudah dipahami, dan tepat sasaran. Humas juga harus bisa menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat,” ungkap Yayan, Kamis 25 September 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga mendorong agar para petugas humas mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tren komunikasi global.
Menurutnya, penguasaan terhadap kanal digital seperti media sosial, kemampuan menciptakan konten humanis, serta kolaborasi dengan media massa sangat penting dilakukan.
“Kami terus mendorong humas pemerintah untuk menguasai kanal digital dan konvensional. Tidak hanya menyampaikan, tapi juga mampu merespons dan menangani krisis informasi dengan cepat dan bijak,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran sebagai manajer komunikasi krisis, yaitu dengan memantau ruang publik dan menyusun strategi komunikasi yang cepat tanggap terhadap isu negatif.
Yayan mengakui adanya sejumlah tantangan kehumasan di era disrupsi, antara lain transformasi digital dan kebutuhan akan konten berkualitas tinggi.
“Konten yang dibuat harus menyentuh hati masyarakat, bukan sekadar informatif tapi juga relevan dan humanis,” katanya.
Sementara itu, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengurus Daerah Jawa Barat, Iqwan Sabba Romli menambahkan, humas pemerintah juga perlu memahami dasar-dasar jurnalistik agar informasi yang disampaikan lebih faktual dan berdampak.
“Branding informasi dari Diskominfo harus makin kuat, terutama di tengah era disrupsi. Informasi itu harus cepat, akurat, dan bermanfaat,” ucap Iqwan.
Menurutnya, pemahaman akan proses produksi informasi, termasuk pengambilan gambar, sudut pandang (angle) berita, dan menyaring fakta yang benar untuk kemudian menjadi produk komunikasi yang bernilai bagi masyarakat merupakan hal yang penting.
“Diskominfo hadir bukan sekadar memberitakan, tapi menjawab kebutuhan masyarakat. Misalnya, soal mitigasi bencana, bansos, seleksi CPNS, itu semua harus disampaikan dengan jelas dan cepat,” tuturnya.
“Hingga saat ini yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya 20% informasi dari pimpinan daerah, tapi 80% lainnya adalah informasi layanan dan kebutuhan publik. Humas harus mengerti itu,” tandasnya.(yan)**
