Kasus Pengeroyokan Anggota DPRD Bekasi, JPDN dan GBR Kawal Proses Hukum ‎

REDAKSI JABAR

- Redaksi

Senin, 22 Desember 2025 - 15:19 WIB

5096 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kasus Pengeroyokan Anggota DPRD Bekasi, JPDN dan GBR Kawal Proses Hukum

BEKASI || – Pasca terjadinya mutasi kepemimpinan di tubuh Kepolisian Resor Metro (Polres Metro) Bekasi, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Pemuda Desa Nusantara (JPDN) dan Garda Bangsa Reformasi (GBR) menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kasus dugaan pengeroyokan yang melibatkan oknum Anggota DPRD Kabupaten Bekasi.

‎Kedua organisasi tersebut berencana segera melayangkan surat resmi kepada Kapolres Metro Bekasi yang baru guna memastikan proses hukum tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku meskipun terjadi rotasi jabatan di internal kepolisian.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

‎Ketua Umum JPDN, Yusuf, menegaskan bahwa pergantian pucuk pimpinan tidak seharusnya menghentikan atau memperlambat penanganan kasus yang sedang berjalan.

‎”Terjadinya rotasi bukan berarti menghilangkan kasus yang telah terjadi. Kasus ini sedang ditangani oleh Polres Metro Bekasi, dan kami sebagai masyarakat berkewajiban mengingatkan serta bersurat kembali. Kami sangat menghargai dan menjunjung tinggi supremasi hukum di wilayah kerja Polres Metro Bekasi. Kami percayakan sepenuhnya proses ini kepada pihak kepolisian,” ujar Yusuf, Senin (22/12/2025)

‎Di tempat yang sama, Ketua GBR, Idhay Sumirat, menyoroti durasi penanganan kasus yang dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan dalam penetapan tersangka.

‎”Kasus ini sudah berjalan hampir satu bulan, namun hingga detik ini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Kami dari elemen masyarakat akan mengawal mekanisme proses hukum ini sampai tuntas agar keadilan benar-benar ditegakkan,” tegas Idhay.

‎Publik kini menanti langkah tegas dari pimpinan baru Polres Metro Bekasi dalam menangani perkara yang menyita perhatian masyarakat tersebut.

‎Penegakan hukum yang transparan dan akuntabel menjadi harapan besar bagi JPDN dan GBR demi menjaga marwah institusi kepolisian dan kepercayaan masyarakat di Kabupaten Bekasi.

‎(Red) **

Berita Terkait

71 Tahun KAA: Bandung Teguhkan Diplomasi Budaya dan Status Warisan Dunia
Lebih Mudah, Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Cukup STNK Tanpa KTP Pemilik Pertama*
*Chandra Gautama Jembatani Tradisi lewat Aing Kabayan*
Penyampaian LKPJ 2025, Farhan Paparkan Capaian Pembangunan Daerah
Asep Robin: Legalitas Cagar Budaya Cikadut Harus Kuat  
Berburu Lailatul Qadar, Ini Rekomendasi Masjid untuk Iktikaf di Kota Bandung
PENANGANAN KASUS KERACUNAN MBG
Mantan Karyawan PT RPG,TBK minta Hak Gaji di bayar perusahaan.
Tag :

Berita Terkait

Senin, 20 April 2026 - 14:10 WIB

71 Tahun KAA: Bandung Teguhkan Diplomasi Budaya dan Status Warisan Dunia

Senin, 6 April 2026 - 02:55 WIB

Lebih Mudah, Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Cukup STNK Tanpa KTP Pemilik Pertama*

Sabtu, 4 April 2026 - 19:29 WIB

*Chandra Gautama Jembatani Tradisi lewat Aing Kabayan*

Rabu, 1 April 2026 - 14:50 WIB

Penyampaian LKPJ 2025, Farhan Paparkan Capaian Pembangunan Daerah

Minggu, 8 Maret 2026 - 17:09 WIB

Berburu Lailatul Qadar, Ini Rekomendasi Masjid untuk Iktikaf di Kota Bandung

Jumat, 27 Februari 2026 - 17:14 WIB

PENANGANAN KASUS KERACUNAN MBG

Selasa, 17 Februari 2026 - 17:35 WIB

Mantan Karyawan PT RPG,TBK minta Hak Gaji di bayar perusahaan.

Jumat, 6 Februari 2026 - 15:35 WIB

Bandung Jadi Pusat Inovasi dan Kolaborasi di IFBEX 2026

Berita Terbaru

Daerah

Budaya Bukan Cuma Seremoni: Pesan KAA dari Savoy Homan

Minggu, 19 Apr 2026 - 16:10 WIB

Bandung

*Chandra Gautama Jembatani Tradisi lewat Aing Kabayan*

Sabtu, 4 Apr 2026 - 19:29 WIB