Purwakarta Diguncang Skandal Korupsi, Siapa Dalangnya?

baraNews Jabar Online

- Redaksi

Jumat, 3 Januari 2025 - 04:11 WIB

50701 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PURWAKARTA | Kasus Dugaan Gratifikasi dan Praktik Jual Beli Proyek di Dinas Kesehatan Purwakarta
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta, Elitasari Kusuma Wardani, yang juga merupakan istri Sekretaris Daerah (Sekda), tengah menjadi sorotan publik terkait dugaan gratifikasi dan praktik jual beli proyek senilai miliaran rupiah. Meskipun upaya konfirmasi telah dilakukan, Elitasari belum memberikan pernyataan resmi.

Kronologi
1. Dugaan gratifikasi dan praktik jual beli proyek terungkap melalui pernyataan narasumber, Irwan.
2. Bukti transfer dana dari pengusaha ke rekening Elitasari Kusuma Wardani muncul.
3. Upaya konfirmasi kepada Elitasari dan Dinas Kesehatan Purwakarta tidak membuahkan hasil.

Poin-Poin Hukum
1. Pasal 12 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Pasal 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
3. Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pihak yang Terlibat
1. Elitasari Kusuma Wardani (Sekretaris Dinas Kesehatan Purwakarta)
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
3. Pengusaha yang berkepentingan dengan proyek
4. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purwakarta

Reaksi
1. Kepala Dinas Kesehatan Purwakarta, Deni Darmawan, belum memberikan pernyataan resmi.
2. Masyarakat dan pengamat hukum menilai kasus ini perlu diinvestigasi lebih lanjut.
3. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta turun tangan.

Tindak Lanjut
1. Pemerintah Kabupaten Purwakarta harus melakukan investigasi internal.
2. KPK dan BPK harus melakukan penyelidikan lebih lanjut.
3. Elitasari Kusuma Wardani harus memberikan pernyataan resmi.

Red**

Berita Terkait

Bupati Indramayu Minta Maaf ke Publik Usai Wakil Bupati Syaefudin Ditahan Terkait Dugaan Korupsi Tunjangan DPRD
Polda Jabar Bongkar Korupsi Alat Uji Masker N95 di Balai Besar Tekstil Bandung, Kerugian Capai Rp2,8 Miliar
Kunci Bangun Daerah, KDM Tekankan Kolaborasi Antarlembaga dan Kearifan Lokal
Polres Purwakarta Bekuk Pengedar Ribuan Pil Obat Keras di Rumah Kontrakan
Pengangkutan Limbah PT HIM Disorot: Janji Libatkan Warga Tak Dipenuhi, Perangkat Desa Diduga Terlibat
Tiga Tersangka Korupsi Kredit BPR Karya Remaja Indramayu Ditetapkan Kejati Jabar, Kerugian Negara Capai Rp139 Miliar
Skandal Korupsi Dana Alokasi Khusus di Disdikbud Tasikmalaya, AMAK Indonesia Serahkan Laporan ke KPK
Cecep Gufron: AMAK Indonesia Tindak Lanjuti Laporan Korupsi di Tasikmalaya

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 10:16 WIB

Polresta Bandung Bongkar Sindikat TPPO Modus Iming-Iming Gaji Rp30 Juta di Malaysia

Kamis, 5 November 2026 - 22:51 WIB

Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polresta Bandung: Dari Tren Barang Haram hingga Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum

Selasa, 3 November 2026 - 16:11 WIB

Satpol PP Kota Bandung Bongkar 48 Bangunan Liar di Kawasan Bundaran Cibiru

Selasa, 27 Oktober 2026 - 17:44 WIB

Sinergi Pengusaha Muslim KAHMI: HIPKA Jabar Gelar Muswil ke-III dan Pelantikan BPD Kabupaten/Kota Se – Jawa Barat

Selasa, 20 Oktober 2026 - 11:29 WIB

Satpas Polres Cimahi Pangkas Waktu Tunggu SIM hingga 35 Persen, Layanan Digital Diperkuat

Selasa, 20 Oktober 2026 - 10:53 WIB

KKP SESPIMMA ANGKATAN 76 POKJAR IV BAHAS SINERGI POLRI DAN DISPERINDAG JAGA STABILITAS HARGA BAPOK DI KABUPATEN BANDUNG

Selasa, 20 Oktober 2026 - 09:58 WIB

Sinergi Summarecon, Kecamatan Gedebage dan ITB Kembangkan Inovasi Pengolahan Jerami untuk Atasi Polusi Asap di Gedebage

Senin, 19 Oktober 2026 - 09:23 WIB

Paguyuban Sunda Galuh Perkuat pelestarian Budaya Lewat Sunda Sabuana Award 2026 dan Pengukuhan Dewan Adat Sunda

Berita Terbaru