Jakarta — Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, pada Jumat (18/7) mengusulkan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memindahkan seluruh operasional kantornya ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Usul ini disampaikan agar kawasan administratif baru yang mulai dibangun sejak 2022 tidak sepi dan pemeliharaan gedung-gedungnya tidak menjadi beban anggaran negara.
Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Guntur Romli, Minggu (20/7) menanggapi sambil menekankan pentingnya makna simbolik kehadiran pejabat tertinggi di IKN. “Indonesia bukan hanya Jawa, apalagi Jakarta. Kalau ibu kota negara sudah resmi pindah, maka Wapres dan sebagian kementerian harus segera hadir di sana,” katanya kepada wartawan di Jakarta.
Guntur mengingatkan risiko fiskal jika IKN dibiarkan sepi. Gedung-gedung megah yang sudah dibangun dengan biaya besar bisa rusak karena minim aktivitas. “Kadang janji awal pembangunan IKN tanpa APBN tidak terealisasi. Jika tidak ada langkah konkret seperti yang diusulkan NasDem, beban perawatan akan makin membengkak,” ungkapnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam konferensi pers di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Saan Mustopa mengemukakan dua langkah cepat yang diharapkan pemerintah. Pertama, menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara. Kedua, memindahkan secara bertahap Wakil Presiden beserta kementerian atau lembaga prioritas agar aktivitas pemerintahan segera berjalan di Kalimantan Timur.
Politik hukum tata ruang dan pendanaan menjadi isu sentral. Guntur Romli menilai Keppres tersebut bisa menjadi payung hukum agar perpindahan ASN, anggaran, hingga fasilitas pendukung IKN berjalan sistematis. “Yang penting bukan hanya pindah kantor, tapi juga memastikan layanan publik tidak terganggu,” tegasnya.
Sejak diresmikan Presiden Joko Widodo pada 2024, IKN masih minim penghuni. Presiden Prabowo Subianto yang mulai menjabat Oktober 2024 memilih tetap berkantor di Jakarta karena sejumlah kementerian belum rampung pindah. Kini, NasDem dan PDIP—meski berbeda partai—menemukan titik temu: agar gedung IKN tidak telantar, Wakil Presiden Gibran bisa menjadi simbol awal transformasi ibu kota baru. (*)
