BANDUNG, Baranewsjabar.com – Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila Jawa Barat menggelar kegiatan Diskusi Panel berorientasi kebangsaan dan hukum dengan mengangkat tema kritis:
“Carut-Marut Penegakan Hukum di Indonesia: Antara Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kepercayaan Publik”.
Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian serta komitmen aktif BPPH Pemuda Pancasila Jawa Barat dalam mengawal dinamika penegakan hukum nasional yang dinilai tengah menghadapi krisis kepercayaan dari masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Ketua Pengurus Pusat (PP) H. Dian Rasdian, S.H., M.H. acara di gelar di
Gedung Juang MPW Pemuda Pancasila Jawa Barat Jln BKR no.112, Kota Bandung
Kamis 1 Oktober 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Melalui diskusi panel ini, BPPH Pemuda Pancasila Jawa Barat menghimpun berbagai pandangan dari para praktisi, akademisi, serta pemerhati hukum guna membedah akar permasalahan yang memicu demoralisasi dan ketimpangan dalam proses penegakan hukum saat ini.
Dalam Diskusi Panel ini kami menghadirkan Nara Sumber sebagai berikut:
H. Adardam Achyar, S.H., M.H. – MPO Pemuda Pancasila Jawa Barat / Praktisi Hukum
Kombes Pol. Dr. Bagus Teguh Prakoso, S.I.K., S.H., M.H. – Dirreskrimsus Polda Jabar
Dr. Masputra Zero Januarsyah, S.H., M.H. – Akademisi Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB)
Dr. Asep Saeful Bachri, S.H., M.H. – Aspidsus Kejati Jabar
Alex Edwar, S.H., M.H. – Ketua BPPH Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Barat
M. Barokah, S.H., M.H. – Sekban BPPH Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Barat.
Pembahasan beberapa poin Diskusi panel yang disampaikan oleh Ketua Pengurus Pusat (PP) H. Dian Rasdian, S.H., M.H.
menjadi fokus pembahasan dalam agenda tersebut meliputi:
Keseimbangan Antara Kepastian dan Keadilan: Mendorong agar regulasi tidak hanya tegak secara formal-prosedural, tetapi juga hadir membawa rasa keadilan yang substantif bagi masyarakat.
Pemulihan Kepercayaan Publik: Mendorong reformasi mental serta profesionalisme di tubuh aparat penegak hukum guna mengembalikan reputasi lembaga hukum di mata rakyat.
Peran Aktif Ormas Hukum: Menegaskan posisi BPPH Pemuda Pancasila Jawa Barat sebagai mitra kritis sekaligus garda terdepan dalam pengawasan serta pendampingan hukum bagi masyarakat umum.
Melalui penyelenggaraan diskusi panel ini, BPPH Pemuda Pancasila Jawa Barat berharap dapat melahirkan rekomendasi konkrit serta gagasan konstruktif demi mewujudkan tatanan hukum Indonesia yang lebih berkeadilan, transparan, dan bermartabat. *( Imas )
