Komisi IV DPRD Kota Bandung menerima audiensi dari Forum Komunikasi Guru Kota Bandung, di Ruang Komisi IV, Kamis, 10 Juli 2025. Robby/Humpro DPRD Kota Bandung.
BANDUNG, baranewsjabar.com- Komisi IV DPRD Kota Bandung menerima audiensi dari Forum Komunikasi Guru Kota Bandung, di Ruang Komisi IV, Kamis, 10 Juli 2025. Mereka diterima Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, S.Si., Anggota Komisi IV, H. Soni Daniswara, Aswan Asep Wawan, S.E., dan Muhamad Syahlevi Erwin Apandi.
Dari Pemerintah Kota Bandung hadir Kepala BKPSDM Kota Bandung Evi Hendarin, Kepala Dinas Pendidikan Asep Ghufron, Kepala BKAD Agus Slamet Firdaus.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Forum Komunikasi Guru Asep Abdul Azis mengatakan, kedatangan mereka mewakili para guru honorer Kota Bandung. Mereka meminta dukungan dewan untuk memperjuangkan nasib guru honorer. Hingga saat ini, tenaga honorer berstatus R2 dan R3 belum mendapatkan kejelasan dari pemerintah supaya segera diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Padahal banyak dari guru yang sudah berbakti puluhan tahun. Dari informasi terakhir yang mereka dapatkan, DPR RI melalui rapat kerja bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Badan Kepegawaian Nasional, menekankan untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK paling lambat Oktober 2025.
“Kami memohon kepada wali kota Bandung, BKPSDM, Disdik, DPRD Komisi IV, untuk segera mengangkat tenaga honorer R2 dan R3 menjadi PPPK paruh waktu. Kami memohon wali kota Bandung untuk memberikan informasi secara jelas, kapan waktu pengisian DRH (Daftar Riwayat Hidup), dan untuk segera melantik sesuai regulasi yang berlaku. Sebab, kalau R4 menuntut seperti kami, kemudian status R2 dan R3 belum tuntas, ini kapan dituntaskannya? Kami meminta prioritas bagi R2 dan R3. Kami meminta perhatian serius terhadap nasib para guru honorer,” ujarnya.
Kepala BKPSDM Evi Hendari menuturkan, untuk posisi tenaga honorer R2 dan R3 saat ini memang belum ada formasinya. Pemerintah Kota Bandung masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat untuk pengadaan formasi tersebut.
“Kalau dapat mengusulkan formasi, baru dapat diusulkan ketika tahapan seleksi selesai. Sekarang dalam tahap pengisian DRH tahap 2. Kami masih menungu pentujuk lebih lanjut dari pusat. Mohon bersabar. Data yang ada pada kami, ada sejumlah 5 ribu data non ASN yang harus juga diperjuangkan. Kita harus mengelola kondisi ini supaya dapat diselesaikan. Perjuangan kita harus sama-sama. Kita juga akan sampaikan ke BKN untuk menguatkan kebijakan,” ujarnya.
Anggota DPRD Kota Bandung Aswan Asep Wawan mengatakan, dewan selalu mengawal setiap aspirasi dari warga. Termasuk untuk mendorong tenaga honorer mendapatkan haknya. Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung Iman Lestariyono mengatakan, dewan akan terus berkomitmen untuk memperjuangkan nasib para tenaga honorer untuk diangkat menjadi PPPK.
“Kita juga harus memerhatikan tenaga administrasi, tenaga lainnya. Ada dinas lainnya juga yang menanti nasib tenaga honorer. Kita doakan bersama. Kita punya komitmen untuk mengawal nasib teman-teman honorer semua. Semoga harapan ini bisa terealisasikan,” tuturnya.*
