Komisi III DPRD Kota Bandung melaksanakan rapat rencana membahas program kerja tahun anggaran 2026 bersama Dinas Perhubungan dan Baperida Kota Bandung, di ruang rapat Bamus DPRD, Selasa, 14 Oktober 2025. Indra/Humpro DPRD Kota Bandung.
Bandung, baranewsjabar.com- Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung melaksanakan rapat rencana membahas program kerja tahun anggaran 2026 bersama Dinas Perhubungan dan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bandung, di ruang rapat Bamus DPRD |||Kota Bandung, Selasa (14/10/2025).
Rapat dihadiri oleh Ketua Komisi III Agus Hermawan, S.A.P., Wakil Ketua Komisi III Agus Andi Setyawan, S.Pd.I., beserta Anggota Komisi III Aan Andi Purnama, S.E., M.M.Inov.,, Yoel Yosaphat, S.T., dan Nina Fitriana Sutadi, S.I.P., M.I.P.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam Rapat tersebut Ketua Komisi III Agus Hermawan menyampaikan bahwa komisi III mempunyai harapan bahwa anggaran OPD di masa mendatang harus lebih tepat sasaran demi kepentingan masyarakat. Komisi III juga akan selalu mengawasi pelaksanaannya di lapangan.
BeritaLainnya
Penanganan Masalah Hukum, PKS antara Bank BRI dan Kejari Kota Sukabumi Diperpanjang
Ketua Dewan Menilai Peran Koperasi Merah Putih Turut Membentuk Nilai Kebangsaan
“Tentu kami khususnya dari Komisi III punya harapan besar karena harus ada komunikasi dan koordinasi dengan mitra kerjanya (OPD) itu sendiri, apa yang akan diprogramkan di tahun 2025 karena kita sebagai pengawasan. Kita juga dalam sisi anggarannya bisa mengawasinya supaya tepat sasaran,” katanya.
Anggota Komisi III Aan Andi Purnama menambahkan bahwa program kerja OPD itu harus mempunyai inovasi tersendiri. “Jangan copy-paste dari lembaga lain, khususnya dari Dishub ini, perlu ada gerakan yang nyata terkait bagaimana menurunkan angka kemacetan di Kota Bandung,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi III Agus Andi Setyawan mengatakan, Kota Bandung masih perlu banyak penataan, khususnya pada bidang parkir.
“Yang kemarin menjadi viral se-nasional dengan tarif yang sangat tidak masuk akal, misalnya. Selain itu pengelolaan SDM ini juga harus diperkuat,” katanya.
Anggota Komisi II lainnya, Nina Fitriana Sutadi berpesan agar setiap kebijakan yang dibuat wali kota patut diperhitungkan dengan berlandaskan data.
“Beberapa program tersebut terutama untuk penanganan sampah juga harus diprioritaskan,” tuturnya
