BANDUNG,Baranewsjabar.com – Sekretaris DPRD Kabupaten Bekasi Rahmat Atong memberikan keterangan dalam gelar perkara terkait tunjangan perumahan anggota dewan di Pengadilan Tipikor Bandung yang di dampingi oleh Kuasa Hukum Sirra Prayuna,SH di Jalan Jln.Surapati no.47 Rabu 1/7/2026.
Menurut keterangan Kuasa Hukum Rahmat Atong Sirra Prayuna, SH menegaskan bahwa, posisi Sekretariat DPRD hanya bersifat administratif dan fasilitatif. “Secara fungsional, kami tidak bisa mengubah keputusan dewan. Tidak bisa menambah, mengurangi, apalagi mengambil kebijakan. Sekretariat hanya melaksanakan pelayanan kepada DPRD Kabupaten Bekasi,” ujar nya kepada awak media.
Rahmat Atong menjelaskan, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, pihaknya bertanggung jawab menjalankan proses sesuai mekanisme yang berlaku. Tugas Sekretariat DPRD antara lain memfasilitasi, menyiapkan bahan, hingga mencari pihak ketiga yang profesional untuk kajian tunjangan perumahan. “Bagaimana mekanismenya, bagaimana rancangannya, itu kami siapkan. Tapi keputusan akhir tetap ada di dewan,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dia juga membantah adanya laporan fiktif dalam proses tersebut. Menurutnya, seluruh tahapan sudah sesuai prosedur dan melibatkan pihak berwenang. “Kami hanya melayani dan mempersiapkan. Fungsi kami bukan mengambil keputusan. Yang memutuskan itu dewan melalui rapat-rapat, baik rapat gabungan komisi maupun rapat badan musyawarah,” kata Rahmat Atong.
Gelar perkara ini digelar untuk mendalami dugaan penyimpangan dalam penentuan tunjangan perumahan anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Rahmat Atong menyebut, Sekretariat DPRD hanya meneruskan hasil pembahasan ke Sekda untuk ditindaklanjuti sesuai aturan. “Kami bertanggung jawab secara administrasi, bukan kebijakan,” ucapnya.
Sidang lanjutan perkara tersebut dijadwalkan kembali digelar pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi lain. Pengadilan Tipikor Bandung memastikan proses hukum berjalan transparan dan akuntabel.Tandasnya. *(Imas)
